Dilihat dari tingkat ketaatan membayar pajak, warga pedesaan merupakan WP yang paling taat dibandingkan warga perkotaan terlihat dari hasil rekapitulasi pembayaran PBB dan BPHTB. Bahkan, di pedesaan realisasinya mencapai 100 persen. “Hal ini karena warga pedesaan dipengaruhi oleh berjalannya pamong desa yang terus mengajak WP untuk melunasi pajaknya. Berbeda dengan perkotaan yang cenderung individualis,” kata Kepala Pelayanan, Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Kanwil DJP DIY, Johny Maru Panjaitan ketika ditemui di kantornya, Senin (18/10).

Menurut Johny, hingga pekan lalu Kanwil DJP DIY mencatat realisasi pembayaran pajak PBB dan BPHTB mendekati 100 persen di tiap kabupaten dan kota di DIY. Kota Jogja berhasil mencapai realisasi Rp 56,1 miliar atau 84,4 persen dari target Rp 66,5 miliar, dan Kabupaten Bantul mencapai Rp 37,1 miliar dari target Rp 46,1 miliar atau mencapai 80,2 persen. “Sedangkan untuk Kabupaten Sleman baru tercapai 80,1 persen atau sebesar Rp 85,3 miliar dari target 106,5 miliar, Kulonprogo mencapai Rp 16,2 miliar dari target Rp 17,6 miliar (92,1 persen), dan Gunungkidul mencapai 92,7 persen atau mencapai Rp 21 miliar dari target Rp 22,7 miliar,” ungkapnya.
Dari data tersebut, Kabupaten Gunungkidul tetap yang terbaik dengan 92,7 persen dan yang terburuk dipegang Bantul dengan realisasi hanya 80,2 persen. Namun karena di Bantul masih akan ditutup hingga 29 Oktober mendatang, maka diharap mampu mencapai tingkat yang lebih baik lagi.
Johny menambahkan, meski batas akhir pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah berakhir 30 September lalu, tapi untuk dua Kabupaten (Sleman dan Bantul) diundur hingga 29 Oktober mendatang. Pasalnya, penyerahan formulir SPT dari pihak pajak ke kedua Pemda tersebut mundur dari yang dijadwalkan. Sedangkan tiga kabupaten/kota lainnya yaitu Gunungkidul, Kulonprogo dan Kota Jogja tetap seperti biasa, yakni akhir September silam.
“Hal ini karena pihak pajak saat menyerahkan formulir SPT kepada kedua Pemda tersebut juga mundur dari jadwal semula. Seharusnya diterimakan Febuari-Maret lalu, tetapi kita baru menyerahkan pada April lalu,” tuturnya.
Pengunduran ini, lanjutnya, hanya bersifat insidental dan tidak mempengaruhi lainnya. Ia pun memastikan, setelah 29 Oktober nanti tidak akan ada lagi pengunduran jatuh tempo pembayaran PBB dan BPHTB. “Kami tegaskan juga bahwa kemunduran penyerahan SPT kepada Pemda karena kita harus memperbarui dan meng-update data terbaru mengenai WP,” imbuhnya.

*)Sumber: http://www.cybernasonline.com/